Pemerintahan Kota Bandung ahir ahir ini tidak reda dengan masalah cukup serius. Baik pemerintahanya juga Badan usaha milik daerah. Hal ini banyak DI lakukan orang no 1 yg punya otoritas kebijakan. Oronis sekali nampakya, orang yg paham aturan di langgar tanpa melihat Baik burukya.
Setiap masalah yg terjadi ada sangkut pautya dengan Dprd Kota tersebut. Seakan ada sekenario bargening. Oleh karna itu tidak cukup mumpuni smart kebijakan ilmuanya, akan tetapi yg lebih pasti paham akan alur sistem SOP yg di lakukanya tidak menyimpang dari yg ada.
Dari sini saya megamati lebih dalam tentang alur pemerintahan, semakin banyak jabatan struktur yg mempunyai kewenangan semakin banyak mendekati masalah yg terjadi.
Pemerintahan Kota Bandung, di pandang perlu adanya perubahan setrukturisasi kebijakan arah perampingan.
Banyak kepala Dinas yg sharusya di satu atapkan melihat tugas dan fungsinya tidak jauh berbeda. Mungkin yg tadinya ada 15 Dinas bisa di efesiensikan menjadi 7 DINAS
Disàmping mudah di awasi juga tingkat anggaran akan lebih efektif. Selanjutya dalam kinerja kerjanya, sistem. Digitalisasi lebih cepat dan mudah dalam pelayanan publik.
Saya kira ini bs di jadikan contoh kedepan bagi Walikota terpilih, bisa menjalankan alur sistem tersebut.
Adapun bagi perusahaan daerah juga pihak ke tiga projek juga program imprastruktur dan lainya berikan kepercayaan pada pihak suastawan yg mampuh bekerja saya secara profesional, Adapun Realisasiny a ikut sertakan dalam Hal pegawasan seperti Kejaksaan kepolisian BPK juga KPK ikut fi libatkan , jadikan jrlas dan terang mana yg bisa di jalankan menurut yg terkait mana yg tdk bs di kerjakan. Saya yakin pemerintahanya Kota Bandung akan bersih dari kolusi korupsi dan gratifikasi.
Kembalikan Bandung lebih bersih dan terjaga marwahya,
Smoga ini di jadikan bahan diskusi bagi yg terkait.
Juga masyarakat Kota bandung.
Selamat bekerja
Wass.....
PEGAMAT KEBIJAKAN PUBLIK DAN POLITIK
R. WEMPY SYAMKARYA

Komentar
Posting Komentar